Memahami Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jokowi

July 31, 2018

 

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan paket kebijakan ekonomi di Istana Negara, pada Rabu, 9 September 2015 lalu, didampingi Menteri Keuangan Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Ada 9 poin penting dalam pengumuman itu, antara lain:

Birokrasi yang ramping

Presiden akan melakukan deregulasi, debirokratisasi untuk dunia usaha. Salah satunya dengan merombak 89 aturan tentang dunia usaha, sehingga tidak ada aturan yang tumpah tindih.

Selain merampingkan, pemerintah juga menyederhanakan aturan untuk mendukung dunia usaha, seperti izin dan layanan berbasis elektronik.

Rumah murah untuk rakyat

“Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti,” kata Jokowi.

Subsidi kredit UMKM

Bagi yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan subsidi bunga kredit. “(Bunga kredit) yang dulunya 22-23% menjadi 12%” kata Jokowi.

Darmin menambahkan bahwa pemerintah akan menjadikan koperasi sebagai mitra UMKM, dengan membantu permodalan UMKM.

Mempermudah pengurusan visa

Jokowi berjanji akan mempermudah pengurusan visa kunjungan dan aturan pariwisata.

Konversi elpiji untuk nelayan

Presiden mengatakan nelayan akan menggunakan elpiji (LPG), alih-alih solar. Dengan konversi, Jokowi yakin nelayan bisa hemat biaya bahan bakar hingga 70 persen.

Darmin menjelaskan contoh perhitungannya, “Sekali melaut nelayan kecil butuh solar sampai dengan 30 liter x Rp 6.900 = Rp 207.000. Tapi dengan adanya konversi bisa hemat Rp 144.900. Artinya modal Solar yang dibutuhkan hanya Rp 62.100,” katanya.

“Jika nelayan mendapatkan 10 kilogram ikan selama melaut, dengan asumsi harga Rp 20 ribu/kilo, maka nelayan dapatkan keuntungan tambahan sama dengan Rp 137.900 (per 10 kilogram),” katanya.

Harga daging sapi stabil

Jokowi mengatakan pemerintah akan menjamin stabilitas harga komoditi pangan khususnya daging sapi. Caranya?

“Memperluas cakupan perdagangan dan negara asal impor sapi, maupun daging sapi, sehingga dapat menciptakan harga sapi atau daging sapi yang lebih kompetitif,” kata Darmin.

Pencairan dana desa

Menurut Darmin, untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan, pemerintah akan mempercepat pencairan dana desa.

Pemerintah akan mempermudah regulasi pencairan lewat Surat Keputusan Bersama tiga menteri: Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Jatah beras untuk orang miskin ditambah

Pemerintah akan menambah alokasi beras sejahtera di bulan ke 13 dan 14. “Artinya ada tambahan selama dua bulan lagi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah,” kata Darmin.

Menambah persediaan dolar Amerika

Mata uang rupiah sedang bergejolak dan terus melemah atas dolar Amerika, sehingga permintaan rupiah dan dolar Amerika tidak seimbang. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Apalagi akibat ketidakseimbangan ini, persediaan dolar Amerika di tanah air disinyalir sedang seret.

Untuk itu, permintaan dan penawaran valas perlu diperkuat dengan memperketat batas pembelian valas. Bagi yang ingin membeli valas lebih dari US$ 25 ribu, harus menunjukkan bukti berupa identitas dan Nomor Pengguna Wajib Pajak. Dulu aturan ini berlaku untuk pembelian valas di atas $ 100 ribu.

Sementara itu untuk warga negara asing yang membuka rekening hingga $ 50 ribu hanya perlu menunjukkan paspor.