Peta Bisnis Internasional Indonesia

July 31, 2018

Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi Asean yang berlangsung 6–11 September 2017 di Pasay City, Manila, Filipina menyisakan sebuah catatan: Indonesia perlu memposisikan diri dalam peta perdagangan dunia yang sedang berubah.

Pertemuan itu sendiri berlangsung sukses, tidak saja untuk pertemuan internal Asean tetapi juga pertemuan menteri-menteri Asean dengan mitranya dari 18 negara. Namun yang menarik dari seluruh pertemuan itu adalah adanya kekosongan bila Indonesia tidak memainkan peranan aktif.

Indonesia merupakan salah satu pendiri Asean pada 1967. Bermula dari sebuah forum regional untuk menciptakan kawasan yang stabil secara politik-keamanan dan netral dari persaingan Barat dan Timur, maka seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin pada awal tahun 1990-an, Asean mulai menjelma menjadi blok ekonomi 10 negara Asia Tenggara.

Agenda Asean yang tahun ini memasuki usia ke-50 pun semakin bergesar ke agenda integrasi ekonomi di tengah gelombang perubahan ekonomi dunia yang semakin tidak menentu ini. Tak pelak, sebagai ekonomi terbesar di Asean, banyak Negara, baik di Asean maupun negara-negara mitra Asean kembali melihat Indonesia untuk menjadi motor penggerak integrasi ekonomi Asean maupun dalam interaksi Asean dengan berbagai negara mitranya.

Perkembangan di berbagai kawasan di dunia belakangan ini memang menuntut solidaritas Asean yang lebih kuat bila kelompok negara Asia Tenggara ini tidak ingin kehilangan orientasi dan relevansinya.

Berbagai negara maupun kelompok negara telah atau sedang melakukan reorientasi kebijakan perdagangan internasionalnya. RRT, misalnya, kini berpijak pada prakarsa One Belt, One Road untuk menciptakan lingkungan strategis yang mendukung kepentingan ekonominya.

Sementara itu, India dan Kanada serta sejumlah negara-negara Amerika Latin mengarahkan haluan kebijakan ekonomi internasionalnya ke kawasan Asia-Pasifik dan khususnya Asia Timur. Pada 13 September 2017, Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, juga mengindikasikan reorientasi kebijakan perdagangannya dalam pidato berjudul State of Union Address 2017. “Europe is open for business. But there must be reciprocity. We have to get what we give. Trade is about exporting our standards, be they social or environmental standards, data protection or food safety requirements,”

Secara alamiah, Indonesia memiliki postur untuk menjalankan peran sebagai pemimpin asosiasi negara-negara Asia Tenggara. Peran kritis ini dimainkan Indonesia, antara lain dalam proses negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang melibatkan 10 negara Asean dan enam negara mitra FTA Asean, yakni Australia, India, Jepang, Korea Selatan, China dan Selandia Baru.

Ambisi 16 negara dalam perundingan RCEP sangat beragam, dari yang tertinggi seperti dituntut oleh Australia dan Selandia Baru, moderat seperti diperjuangkan Asean, hingga yang rendah seperti dibawakan oleh India.

Indonesia yang diberi kepercayaan sebagai Ketua Komite Perundingan RCEP sekaligus koordinator Asean dalam perundingan ini secara aktif terus mencoba menjembatani perbedaan posisi runding yang cukup tajam di antara 16 negara RCEP. Tidak jarang, Indonesia harus merumuskan sendiri proposal untuk menjembatani perbedaan itu, dan tidak jarang pula usulan Indonesia ditentang keras oleh sesama negara anggota Asean sendiri.

Di lain kesempatan, Indonesia dalam posisinya sebagai Ketua Komite harus menanggapi kritik tajam dari negara mitra Asean. Biasanya, setelah melalui perdebatan sengit yang memakan energi dan waktu—sering kali didahului proses due assessment yang dilakukan Ketua Komite Perundingan hingga menjelang fajar—negara RCEP akhirnya melanjutkan proses perundingan berdasarkan proposal yang diajukan Indonesia dengan sejumlah catatan di sana-sini.

Proses di atas tanpa disadari memperkuat postur Indonesia sebagai pemimpin Asean. Negara anggota dapat mengungkapkan kepentingan masing-masing dalam perundingan, tetapi konsensus atau keputusan akhir bergantung pada usulan Indonesia bagaimana menjembatani berbagai posisi yang berbeda.

Dalam skala yang lebih luas di luar perundingan RCEP, tampaknya Indonesia perlu mengambil kembali peran kepemimpinannya. Dan ini bukan tanpa kalkulasi geo-strategis.

China akan sulit memainkan peran ini karena memiliki sengketa teritorial dengan sejumlah negara di Laut China Selatan, selain adanya kekhawatiran terhadap dominasi ekonominya. Korea Selatan tampaknya akan terus disibukkan oleh ancaman keamanan dari Korea Utara sehingga memerlukan dukungan Amerika Serikat sebagai counter balance namun tetap menjaga hubungan baik dengan China yang sedikit-banyak masih didengar oleh Pyongyang.

Ada[un, Jepang, di lain pihak, memiliki potensi memimpin Asia Timur dengan kedigdayaan teknologinya, namun catatan sejarah di masa lalu serta fenomena aging society yang dihadapi negara Sakura ini akan menghambat kemunculan Jepang sebagai pemimpin di kawasan Asia Timur. Dan Asean? Postur pemimpin itu ada di Indonesia.

Oleh sebab itu, kinilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin sekaligus honest broker untuk menggerakkan perekonomian Asean dan Asia Timur. Namun peran kepemimpinan itu harus dibarengi dengan pembenahan segera di dalam negeri karena, seperti pepatah asing, leadership is something to be earned.

Modal kepemimpinan itu sudah dimiliki, namun untuk mengoperasionalkannya secara efektif Indonesia perlu memperkuat perekonomiannya sendiri agar lebih kredibel untuk berbicara di tingkat regional bahkan global.

Dalam konteks itulah, pembenahan ekonomi yang sedang dilakukan Pemerintah saat ini perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua lapisan masyarakat, dari mulai deregulasi, pembangunan infrastruktur, pembenahan pasar dalam negeri, penguatan peran ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah, hingga perluasan kesempatan pendidikan.